PENERAPAN HUKUM TERHADAP E - TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS PADA UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Authors

  • Eko Rohmat Efendi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86

Keywords:

Traffic Offense, Traffic, E-Tilang, Ticket ticket, Effectiveness, Pelanggaran lalu lintas, Pelanggaran , Lalu lintas, Denda tilang, Efektivitas

Abstract

To achieve a relevant evidence of infringement (violation ticket) process its is necessary to have an information system that is supported by a network-based software or website that allows the dissemination of realtime information to every member of the police. The implementation of E-Tilang is could be an effective option to sanction the traffic offenders. Even tough the E-Tilang can not be said that it is effective because not every people in Indonesia are technologically literate. There are still many of them who do not know about the existence of E-Tilang so that they need for more vigorous and equitable socialization abaout it. Therefore, this study intends to analyze the effectiveness of the implementation of Sanction of E-Tilang Penalty for Traffic Offenders Based on Law no. 22/2009 on Traffic and Road Transportation in the Territory of the Police, and to analyze how theimplementation, constraints and the effectiveness of E-tilang system in the settlement of criminal cases of traffic. E-Tilang has some advantages, it has faster service than a conventional one. This system is more practical and faster. The implementation of the electronic ticketing system (E-Tilang) is to facilitate speed and convenience, the openness of the execution of the ticketing process or as a substitute for on-site ticketing process. Some of the benefits for traffic violators in the presence of the E-Tilang system are the transparency of public apparatus's actions in government administration activities, community empowerment where people are expected to transmit the orderly attitude of the traffic after knowing the rules to those around them in order not to violate the existing regulations. The responsiveness of the authorities will be higher and more responsive to public complaints in traffic and equity, where violators with the same offense will get the same fine or penalty

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Aprillia, A.A. (2020). Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas. Advances in Police Science Research Journal, 4(1): 209-280

Goedart, C., Garis-garis Besar HukumPidana Indonesia, terjemahan oleh Ratmoko,

Jakarta: Djambatan, 2010

Prodjodikoro, Wirjono, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Jakarta: Pustaka Media, 2000

Samapto, Jurnal Setio Agus, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan

Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara

Lalu Lintas, Yogyakarta: STMIK AMIKOM, 2009

Situmorang, Berlin, Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas, Fakultas Hukum

USU, Medan, 2011

Sinulingga, S.G., Marlina, dan Mustamam. 2021. Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Rekaman Area Traffict Control System (ATCS) Pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(1), 195-213.

Surendro, Kridanto, Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi, Bandung:

Informatika, 2009

Tirto.id. Sistem Tilang Elektronik: Apa kelebihan dan kekurangannya? (Diakses 23 Juni 2022) https://tirto.id/sistem-tilang-elektronik-apa-kelebihan-dan-kekurangannya-c1me

Wrapani, Suwardjoko P., Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung:

ITB, 2002

Iranto, Sulistyowati & Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi,

Cetakan ke-4, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis

dan Disertasi, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2016

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung

dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Downloads

Published

2022-08-30

How to Cite

Efendi, E. R. . (2022). PENERAPAN HUKUM TERHADAP E - TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS PADA UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(2), 521–538. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86