IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KOTA SERANG

Rama Handito; Gatot Hartoko; Eli Apud Saepudin

doi:10.53363/bureau.v5i3.772

Authors

Rama Handito Universitas Bina Bangsa
Gatot Hartoko Universitas Bina Bangsa
Eli Apud Saepudin Universitas Bina Bangsa

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.772

Keywords:

Policy Implementation, Regional Regulations, Beggars, Serang City, Public Policy.

Abstract

The phenomenon of increasing the number of beggars in the public space of Serang City reflects the weak effectiveness of the implementation of Serang City Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Prevention, Eradication, and Control of Community Diseases. This study aims to describe the implementation of the policy and identify the obstacles faced by the Regional Government in its implementation. This research uses a descriptive qualitative method. The data collection technique was carried out through observation, interviews and documentation of informants from the Social Service, Satpol PP, beggars and the people of Serang City. The results of the study show that policy implementation is still not optimal, characterized by weak coordination between agencies, lack of human resources and budget, low intensity of socialization to the community, and low public awareness in complying with regulations. In addition, social rehabilitation programs for beggars have not been effective and tend to be charitative, so they have not touched the root of the problem. This study recommends the need to improve cross-sector coordination, optimize socialization, a sustainable empowerment approach, and firm and measurable law enforcement. These findings are expected to be evaluation material for local governments in formulating a more humane, sustainable, and participatory strategy for handling beggars

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustino, L. (2022). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi ke-2). Alfabeta.

Dwiyanto, A. (2012). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Nugroho, R. (2014). Public policy. PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Artikel Ilmiah:

Islami, T. R. (2024). Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis di Kabupaten Pidie. Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains, 1(1). https://journal.unigha.ac.id/index.php/JASS/article/view/2448

Kasian Hajon, Y., Yusnita Arvianti, E., Sasmito, C., Tribhuwana Tunggadewi Malang, U., & Author, C. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 3(3), 408–415.

Lindawati, A., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3), 219–231.

Pangestuti, E., Dewi., & Sari, R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Dan Gelandangan. Transparansi Hukum, 6(1), 1–11. https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4222

Purnamawati, E. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan. Sol Justicia, 4(1), 45–51. https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.334.

Rachmahwati, A., Martini, R., & Manar, D. G. (2024). Implementasi Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Tegal). Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Setiawan, A. M. I., Mahsyar, A., & Mustari, N. (2023). Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Makassar. Journal Unismuh, 4, 1033–1147.

Siregar, V. A., & Habibie, D. K. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru (Studi Gelandang dan Pengemis). JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2(1), 661–676. https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2054

Tobing, A. L., Rajagukguk, J., Panjaitan, M., & Sihaloho, J. T. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 3114–3119. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4214.

Washito, M. U. R., Sunarya, A., & Roekminiati, S. (2024). Implementasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Gresik. SAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2(3), 637–650.

Karya Ilmiah :

Suri, D. M. (2016). Kebijakan Publik Sebuah Model Implementasi Kebijakan dalam Mengatasi Permasalahan Gelandang dan Pengemis.

Peraturan/Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 2.