ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN KELEBIHAN DIMENSI DAN KELEBIHAN MUATAN TERHADAP DEMONSTRAN GERAKAN SOPIR JAWA TIMUR

Irvan Abu  Arifaini; Hari  Soeskandi

doi:10.53363/bureau.v2i3.77

Authors

Irvan Abu Arifaini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Hari Soeskandi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.77

Keywords:

Ministry of Transportation, Driver, Overload, Over Dimension , Kementerian Perhubungan, Sopir, Kelebihan Muatan, Kelebihan Dimensi

Abstract

This study aims to provide an overview of the implementation of controlling excess freight, namely the Zero ODOL policy and its impact on business actors and changes in prices for basic necessities and essential goods. connecting cities with one another, so that it can also lead to an increase in the flow of vehicular traffic as a means of distribution and mobility of both people and goods. In order to avoid the occurrence of overloading of goods transport, every freight car carrying cargo is required to weigh its cargo at the weighbridge. This research uses normative research methods, namely research that examines the study of documents and archives, using secondary data such as legal theory, statutory provisions, and opinions from previous graduates. This research was conducted by analyzing the principles, theories and legal concepts as well as statutory provisions related to the online licensing system in terms of trading of unlabeled snacks through online shopping platforms. The problem that occurs in this study is that there are still many distributions of unlabeled snacks that have the potential to harm consumers. Researchers formulate a new concept that has been analyzed in various ways to find legal certainty regarding the management of the licensing system for trade in unlabeled snacks, where in this case the rights of consumers are still not properly fulfilled and the obligations of business actors are not carried out properly. and right. In order to maintain road infrastructure, reduce the number of traffic accidents and reduce victims of traffic accidents due to vehicles with overloads and/or oversize violations, on October 11, 2019 the Minister of Transportation issued Circular Letter Number: SE 21 of 2019 concerning Supervision of High-Quality Cars. Overloading Infringement and/or Over Dimension Violation. The implementation of policy supervision without ODOL (Zero ODOL) is carried out based on a mutual agreement between ministries, namely the Ministry of Transportation, the Ministry of PUPR, the Ministry of Industry, the Ministry of SOEs, the Indonesian National Police, and the Industrial Association.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Peraturan Mentri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Peraturan Mentri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Peraturan Mentri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenhub 2020 – 2024;

Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pemanfaatan TIK di Kementerian Perhubungan;

Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Kemananan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 784 Tahun 2016 tentang Tata Kelola TIK di Kementerian Perhubungan;

DJRD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor;

Inpres No. 4 Tahun 2013;

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan No.134/2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan serta serta Penegakan Hukum Terhadap Over Dimensi Overload (ODOL);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4294/AJ.510/ DJRD/2019, tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor.;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Peraturanl Daerah Nomorl 4 Tahunl 2012 Tentangl Pengendalian Kelebihanl Muatan Angkutanl Barang Dil Jembatan lTimbang.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Abdurrahman, & Febrianty, R. 2017. ‘Analisa Tarif Ideal Angkutan Barang Lintas Banjarmasin’, Palangka Raya. TRANSUKMA, 02(02): 96–102

Abubakar, I. 1998. ‘Jakarta: Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.’, Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Edisi Yang Disempurnakan.

Amirullah dan Rindiyah Hanafi. 2002. ‘Pengantar Manajemen’, Graha Ilmu, Yogyakarta: hlm 198

Anas, R., Tamin, O. Z., & Wibowo, S. S. 2001. ‘Kajian Kontribusi Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Wilayah Ditinjau Dari Sektor Transportasi Barang’, The 17th FSTPT International Symposium: 22–24.

edisi kedua, CV., Elang Persada, Surabaya. 2012. ‘Transportasi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, Jembatan Timbang Jatim Berbenah’: hlm 5

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. ‘Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia’, Gava Media, Yogyakarta: 75

‘Miraza, B. H.’ 2018. Jurnal Perencana & Pengembangan Wilayah, 2(2): 85–89

Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo. 1991. ‘Pengantar Bisnis Moderen’, Liberty, Yogyakarta: 125

Wahyudi, W., Mulyono, A. T., & Santosa, W. 2017. ‘Pengaruh Muatan Lebih Beban Gandar Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Peningkatan Oksida Karbon.’, Transportasi, 13(2): 85–92.

Yassenn, O. M., Hafez, M. A., Endut, I. R., bin Baharom, I. B., & Ab Wahab, and M. Y. 2007. ‘Overloading at the Northern Part of the Malaysian Expressway. 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011, 2(Chuser)’,: 76–81