URGENSI REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

Authors

  • Sarkowi V Zahry Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.718

Keywords:

Sanksi pidana, Pertambangan batubara, Penegakan hukum, Keadilan ekologis, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Criminal sanctions; Corporations; Coal mining; Law enforcement; Ecological justice.

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the enforcement of criminal sanctions against corporations in the coal mining sector in Samarinda City. Mining activities managed by corporations, whether private or regional, have been proven to cause serious environmental and social impacts, ranging from ecosystem destruction to an increased risk to community safety. However, the provisions in Law Number 4 of 2009 have not provided a clear operational basis regarding corporate criminal liability. This study uses a juridical-empirical approach by combining normative studies and field data through interviews and literature review. The results show that the enforcement of criminal law against corporations in Samarinda generally only focuses on administrative sanctions, thus failing to create a deterrent effect. The main obstacles include weak regulations, weak institutional coordination, economic-political considerations, and limited capacity of law enforcement officials. Based on these findings, this study recommends the need for a reconstruction of criminal sanctions that are stricter, more comprehensive, and oriented towards ecological justice to strengthen corporate accountability and provide optimal protection for society and the environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hasanuddin, A. R. (2023). Hukum lingkungan dan tanggung jawab pidana korporasi. Malang: Intrans Publishing.

Prakoso, D. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Rahardjo, S. (2019). Hukum progresif: Hukum untuk manusia. Jakarta: Kompas.

Sari, M., & Harefa, Y. R. (2022). Efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi dalam kejahatan lingkungan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 31–50. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3

Utami, Y. D. (2021). Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di sektor lingkungan hidup. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(1), 75–89. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3210

Rosdiana, H., & Sari, A. P. (2021). Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha pertambangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 325–337.

Fitriani, L. (2020). Penguatan sanksi pidana terhadap korporasi pelanggar hukum lingkungan. Jurnal Rechtsvinding, 9(1), 1–14.

Fitria, R. D. (2019). Strategi penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan sistem hukum pidana terpadu. Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 233–247.

Syahrani, A. (2018). Hukum lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Lubis, M. (2020). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(4), 709–728. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2897

Wicaksono, A. (2019). Problematika penegakan hukum lingkungan dalam kegiatan pertambangan batubara. Jurnal Hukum Lingkungan, 6(2), 145–160.

Ramadhani, D. (2021). Evaluasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana lingkungan oleh badan hukum. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1), 85–97.

Akhmaddhian, S. (2022). Relevansi restorative justice dalam kejahatan lingkungan oleh korporasi. Jurnal Hukum Responsif, 5(2), 112–126.

Marbun, D. T. (2020). Reformulasi kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan korporasi. Jurnal Kriminologi Indonesia, 16(1), 67–78.

Andriani, N. F. (2023). Model ideal penegakan hukum lingkungan hidup berbasis nilai keadilan ekologis. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 13(1), 45–60.

Downloads

Published

2025-08-08

How to Cite

V Zahry, S. (2025). URGENSI REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(2), 2212–2220. https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.718