TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT RAPID TES BEKAS PADA MASA PANDEMI COVID 19
DOI:
https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.558Keywords:
Tindak Pidana, Rapid Tes, Pandemi Covid 19, Criminal Acts, Rapid TestAbstract
When this rapid test becomes a travel requirement for prospective passengers, there is a case of using used rapid test kits at Kualanamu International Airport (KNIA). For this reason, it is necessary to study how criminal liability for the crime of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic and what is the role of the police in eradicating the crime of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic. The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The data collection technique used is library research. Criminal liability for the criminal act of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic is contained in a) Article 98 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, paragraph (1) and paragraph 3 paragraph (3); b) Article 7 letters a and d of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection; c) Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The stipulation to hold corporations accountable in the form of accountability of their managers can also be seen in the provisions of Article 46 paragraph (2) of Law Number 7 of 1992: "in the event that the activities referred to in paragraph (1) are carried out by legal entities in the form of limited liability companies, associations, foundations or cooperatives, then the prosecution of the bodies in question is carried out both against those who give orders to do that act or to act as a leader in that act or to both." The role of the police in eradicating the crime of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic is that the police have succeeded in uncovering the use of used rapid test kits that occurred at Kualanamu International Airport
Downloads
References
Ari Fadli. “Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Andorid”. Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Selasa, 21 April 2020. https://www.researchgate.net/publication/340790225. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2021, pukul 20.00 Wib.
Erwin Ubwarin, Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polair Polda Maluku, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, April 2018: hlm 44-55.
Gomgom T.P Siregar, PENIPUAN PENGGUNAAN ALAT ANTIGEN BEKAS (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut), JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.
Muhammad Hafiz Yamanda Putra, Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error in Persona) Di Polda Sumatera Selatan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1.
Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, License Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 5 No. 1, Juni 2020.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2018.
_________, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Sugiono, Metode Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017.
Syaron Brigette Lantaeda, et.al, Peran Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048.
Trisnani, Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan & Keterampilan Masyarakat Sekitar, Jurnal Komuniksi, Media dan Informatika, Volume 6 Nomor 1 / April 2017.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Vallen Andreas Mamangkey, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun2016 Tentang ITE, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Tio Pilus Tarigan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.