TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE TERHADAP LOWONGAN KERJA: Studi Kasus No. Perkara 1470/pid.B/2022/PN Sby

Martianus  Dirman; Vieta Imelda  Cornelis

doi:10.53363/bureau.v3i3.351

Authors

Martianus Dirman Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Vieta Imelda Cornelis Universitas Dr. Soetomo Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.351

Keywords:

Upaya Represif, Upaya Preventif, Tindak Pidana, Penipuan Online, Repressive Efforts, Preventive Efforts, Crime, Online Fraud

Abstract

The rise of online fraud has now entered an alarming level. To solve this problem, it is necessary to know what are the factors that cause criminal acts of fraud and the efforts made by law enforcement officials in tackling criminal acts of fraud. This research method is Normative Juridical by using secondary and primary data. Factors causing the occurrence of Fraud are influenced by economic, environmental, socio-cultural factors, the ease of committing online fraud crimes, the minimal risk of being caught by the authorities. To prevent crime, preventive measures can be taken, namely carrying out counseling activities, increasing supervision of product sales, and providing appeals through the media. In addition, repressive efforts can be made in the form of prosecution efforts and the application of punishment for perpetrators as well as coaching efforts by correctional institutions. Other efforts that buyers can make are choosing a clear website, looking at pictures and prices carefully, paying attention to payment methods

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANGGRIANI, R., Nashariana, N., & Novera, A. komparasi antara penjatuhan putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana penipuan (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 188/Pid. B/2011/PN. Bkn dan Putusan Pengadilan Nomor: 1280/Pid. B/2013/PN. Jkt. Sel) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). 2018.

Anshari, A. (2018). Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri yogyakarta. Res Judicata, 1(1), 1-18.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Sistem Database Pemasyarakatan. http://smslap.ditjenpas.go.id/, diakses tanggal 18 september 2014

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97

Hamzah, A. 2015, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika.hal.15

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/448-jumlah-kasus-penipuan

http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html diakses Rabu 02 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB.

http://m.liputan6.com/tekno/read/2269314/lazada-sudah-temukan-pelaku-kasus belismartphone-dapat-kispray 26 Februari 2017 Pkl.21.00

I KETUT SUARTA, S.H. 2022, Ketentuan Pidana Terhadap Terdakwa, Pengadilan Negri Surabaya.

PAF, Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Bandung. Tarsito, 2016, h. 263.

Pasal 146 ayat (1) KUHAP : Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum.

Salim, H. 2019. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Kencana.

www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1 diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 17.14 WITA