JURIDICAL REVIEW OF CASES OF UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT BASED ON LABOR LAW

Vanya Raghdatul  Asya; Ayundah  Riani; Viona  Lavidya

doi:10.53363/bureau.v3i3.346

Authors

Vanya Raghdatul Asya Universitas Pembangunan Jaya
Ayundah Riani Universitas Pembangunan Jaya
Viona Lavidya Universitas Pembangunan Jaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.346

Keywords:

Labor Law, Termination of Employment, Causes

Abstract

This study examines cases of unilateral Termination of Employment (PHK) by employers. From this study, the objective was to find out the causes of Termination of Employment (PHK) by employers against workers in a normative juridical manner based on the Labor Law. The method used in this research is a normative juridical research method which is research based on legal aspects of legislation and through applicable laws. Termination of Employment (PHK) is the last resort taken by employers due to worsening working relations between workers and employers. Termination of Employment (PHK) is regulated in articles 158-169 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In this case, Termination of Employment (PHK) carried out by employers must comply with the provisions of the applicable law. If, indeed, it cannot comply with the regulations, it must be discussed in order to reach a consensus agreement between the employer and the worker, so that no party is harmed

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andini, P. dan, & Septiani, R. (2016). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017. 2(2), 1–23.

Aponno, Axcel Deyong dan Arifiani, A. P. (2021). PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA (STUDI KASUS PT. INDOSAT TBK). 9(10), 1896–1906.

Badan Pusat Statistik. (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan. BPS.Go.Id. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei,sebesar 0%2C83 persen poin.

Charda, U. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Ijd-Demos, 4(3), 1112–1124. https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.328

cnnindonesia.com. (2022). Daftar 15 Perusahaan di Indonesia yang PHK Massal Tahun Ini. Cnn Indonesia.

Hambali, H. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha. Jda?: Journal Delikadpertisi, 1(1), 33–35.

Josviranto, M. (2022). Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 7(1), 165. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i1.895

Kelana, D. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN). 9(September), 1–14.

kompas.com. (2022). Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja: Alasan PHK Menurut PP 35 Tahun 2021. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2022/01/08/163433126/penyebab-pemutusan-hubungan-kerja-alasan-phk-menurut-pp-35-tahun-2021?page=all

kompas.com. (2023). 10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2023, Apa Ada Indonesia? Kompas.Com. https://travel.kompas.com/read/2023/02/08/213300427/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2023-apa-ada-indonesia-?page=all

Krisnandika, I. K., Putra, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2021). Pembayaran Pesangon Kepada Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ( Phk ). Jurnal Kertha Desa, 8(12).

Maringan, N. (2015). Kata Kunci?: Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3(13), 1–10.

Muslihin, I., Garwan, I., & Abas, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ) SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( Studi Putusan Nomor 141 / Pdt . Sus- PHI / 2018 / PN Bdg ). 1(2), 20–42.