PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Fathan Taris  Milzam; Sutrisno Sutrisno

doi:10.53363/bureau.v3i3.336

Authors

Fathan Taris Milzam Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Sutrisno Sutrisno Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.336

Keywords:

Narkotika, Pelapor Pidana, Perlindungan Hukum, Narcotics, Criminal Whistleblowers, Legal Protection

Abstract

Whistleblowers who expose illegal activities, generally, have their own fears, which hinder the process of reporting drug crimes. This necessitates the need for legal protection provided by the state as an effort to safeguard and uphold the law. This research aims to understand and analyze how individuals reporting drug crimes can be categorized as whistleblowers entitled to legal protection under the existing laws in Indonesia, as well as to identify and analyze the forms of legal protection available to whistleblowers of drug crimes based on the applicable legal regulations in Indonesia. The research methodology used in this research is normative juridical with statute approach and conceptual approach. The data analysis method used is qualitative normative analysis of primary and secondary data. The results of this study indicate that legal protection for whistleblowers refers to the Republic of Indonesia Law No. 31 of 2014 about the Amendment to Law No. 13 of 2006 about Witness and Victim Protection. In this context, legal protection is provided by the LPSK (Witness and Victim Protection Agency), which is authorized to protect whistleblowers. The forms of legal protection include physical and psychological protection for whistleblowers, as well as special handling and legal protection measures for whistleblowers

Downloads

Download data is not yet available.

References

Taufik, Moh., dkk. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hatta, Muhammad. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Aceh: Unimal Press.

Rukmini, Mien. (2003) Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Adhalia, Saputri. Disertasi: “Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika”, (Malang: UB, 2019).

Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waruwu, Jovan Kurata. Tesis: Penerapan Perlindungan Saksi Dalam Perkara Pidana Yang Ditangani Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006).

Artantojati, Sigit. Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (hatice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2012).

Hiariej, Eddy. Legal Opini : Permohonan pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Arifin, A. Z. 2005, Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi, https://antikorupsi.org/id/article/fenomena-whistleblower -dan-pemberantasan-korupsi, (13 April 2023).

Gunarsih, Yanti. (n, d.), Model Perlindungan Saksi dan Korban Tergantung Anggota LPSK oleh Yanti Gunarsih, www.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Juni 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolator) Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Wawancara dengan bapak Tommy Permana selaku Tenaga Ahli LPSK pada tanggal 27 Juni 2023.