PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA (CYBERPORN): STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Yohanna Andriani Novivace  Hermawan; Yana  Indawati

doi:10.53363/bureau.v3i2.294

Authors

Yohanna Andriani Novivace Hermawan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Yana Indawati Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.294

Keywords:

Law Enforcement, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Pornografi, Cyberporn, Tindak Pidana, Penegakan Hukum, East Java Regional Police, Pornography

Abstract

Cyberporn is a crime based on the internet. Cyberporn crime cases in East Java have increased significantly, but this has not been followed by optimal law enforcement. This phenomenon has resulted in cyberporn cases still occurring in East Java. This study aims to determine law enforcement against perpetrators of cyber pornography (cyberporn) crimes in the East Java Regional Police. The research method in this study is empirical juridical. Primary and secondary data were obtained through interviews with Officers and Bintara Unit 1 of the East Java Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate—qualitative descriptive analysis method. The results of this study show that law enforcement carried out by the Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police has not run best because obstacles found in the implementation process, such as limited jurisdiction, ineffective coordination, delays in response and lack of awareness of the law and internet usage policies. Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police can overcome these obstacles by making the best possible efforts

Downloads

References

Bambang Sudjito et al. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indoensia. 2016. Wacana Journal of Social and Humanity Studies. Vol. 19 (2).

Cindy Mutia Annur, Perjudian, Konten Internet Negatif Paling Banyak Diadukan Warga, diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/19/perjudian-konten-internet-negatif-paling-banyak-diadukan-warga , pada tanggal 24 September 2022.

Dodo Zaenal Abidin. Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2015. Jurnal Ilmiah Media Processor. Vol. 10 (2).

Eka Nugraha Putra. Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn. 2015. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6 (1).

Haryadi, Dwi. 2013. Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia. Yogyakarta: Lima.

Hiariej, Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Maskun. 2013. Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.

Masruchin Ruba’I, dkk. 2014. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Banyumedia Publish.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pambayun, Ellys Lestari. 2010. Birahi Maya Mengintip Perempuan di Cyberporn. Bandung: Nuansa Cendekia.

Siregar, Alimuddin. 2019. Regulasi Hukum Pornografi, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Suadi, Amran. 2018. Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sulianta, Fery. 2010. Cyberporn – Bisnis atau Kriminal. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Wawancara dengan Bapak Akp Fatah Meilana, S.I.K., M.H., dan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., tanggal 11 November 2022.

Wawancara dengan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus dan Bripda Mahendra Bogy Prawira selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus, tanggal 8 Februari 2023.