PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI JERAT KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN SBY

Nanda  Wijayanto; Nynda Fatmawati  Octarina

doi:10.53363/bureau.v3i1.286

Authors

Nanda Wijayanto Universitas Narotama Surabaya
Nynda Fatmawati Octarina Universitas Narotama Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.286

Keywords:

Consumer Protection, Law electronic information and transactions, SKB Implementation of electronic information and transactions, Stella Monica, Perlindungan Konsumen, UU ITE, SKB Implementasi UU ITE

Abstract

The establishment of a Joint Decree on Guidelines for the Implementation of Certain Articles in the ITE Law (SKB Implementation of the ITE Law) was carried out by the government in order to provide legal certainty to people who have been criminalized using the ITE Law instruments. Consumers are one of the parties who experience criminalization under the ITE Law even though consumers have rights regulated in the Consumer Protection Act. The case experienced by Stella Monica is one of the latest examples where judges recognize the principle of legal protection for consumers so that consumers cannot be punished by business actors. The purpose of this research is to find out the ratio decicdendi in Decision Number 658/Pid.Sus/2021/Pn.Sby so that giving an acquittal to the defendant is in accordance with the theory of consumer protection and whether the Joint Decree on the Implementation of the ITE Law can be used as a preventive measure against consumer protection from threat of action under Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law concerning the Crime of Defamation?. The research method used is normative juridical research with statutory and case approaches. The results of the study show that the acquittal received by Stella is in accordance with the principles of consumer protection. The judge's consideration stated that Stella's actions which were the demands of the public prosecutor were a complaint, not as a defamation. The action of "Complaint" is Stella's right as a consumer as stipulated in the Consumer Protection Act and the enactment of the Joint Decree on the ITE Law can be used as an instrument of legal protection for consumers from criminal charges under the ITE Law. The SKB has an urgency to apply to all cases that ensnare consumers with Article 27 paragraph (3) of the ITE Law concerning defamation

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Persada Utaman, Tanggerang Selatan, 2017

Gusti Ayu, et al, Manajemen Kualitas, Yayasan Cendika Mulia Mandiri, 2022.

Heryanti, Pengatar Ilmu Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017

Piliphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, Graha ilmu, Yogyakarta.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014

Sunyanto, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, Sleman, 2018.

Suyanto, Hukum Acara Pidana, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2000.

Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013.

Adang Moelyono, “Teori Kebijakan Kriminalisasi Terkait Perumusan Sanksi Pidana dalam Peraturan Desa”, Jurnal Independent Vol. 5, No. 2, 2017.

Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1).

Alicia Lumenta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE”, Jurnal Lex Crimen Vol. 9, No. 1, 2020.

Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2).

Fithri, Beby Suryani, Riswan Munthe, and Anggreni Atmei Lubis. "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen." DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4.1 (2021): 68-83.

Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 12(16).

Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory), Jurnal Refleksi Hukum Vol 8, No. 2, 2014.

Maratun Fitriah, Mar, and Nur Wahyuni Utami. "Menyoal Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Rangka Penanganan Covid-19 Sebagai Upaya Penataan Regulasi." Jurnal Legislasi Indonesia 19.2 (2022): 279-291.

Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno, R. E. P. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5(4).

Ramadhani, Defi Sri Sunardi, Setiawan Noerdajasakti, and Faizin Sulistio. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7.2 (2022): 375-383.

Rachmawati, Fairus Augustina, and Januari Nasya Ayu Taduri. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Implications of the Multi-interpretation Article of the ITE Law on the Elements of Humiliation and Defamation." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 7. No. 2. 2021, h. 491-508.

Rini Retno Winarni, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 14, No. 1, 2016.

Silaen, August. "PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)." Jurnal Hukum PATIK 9.3 (2020): 215-226.

Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5.2 (2018). h. 71-87.

Andi Saputra, Kirim Pesan di Facebook Dipidanakan, Dirut: Nama Baik Saya Hancur, https://news.detik.com/berita/d-3448369/kirim-pesan-di-facebook-dipidanakan-dirut-nama-baik-saya-hancur#!, diakses 10 Januari 2022.

Andita Rahma, Pemerintah: SKB UU ITE Bukan Produk Hukum, https://nasional.tempo.co/read/1476177/pemerintah-skb-uu-ite-bukan-produk-hukum, diakses pada 15 Januari 2022.

Anonim, Putusan PK Prita Mulyasari: Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekspresi di Indonesia, https://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/, diakses 10 Januari 2022.

Divisi foe, Kasus Stella Monica, https://safenet.or.id/id/2021/10/kasus-stella-monica/, diakses pada 3 November 2022.

Tempo.co, Hakim Vonis Bebeas Stella Monica, Terdakwa Pencemaran Nama Klinik Kecantikan, https://nasional.tempo.co/read/1539299/hakim-vonis-bebas-stella-monica-terdakwa-pencemaran-nama-klinik-kecantikan, diakses pada 4 November 2022.

Pratiwi Agustini, Pemerintah Tandatangani SKB UU ITE, https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/pemerintah-tandatangani-skb-uu-ite/, diakses pada 3 November 2022.

Vika Azkiya Dihni, Korban Kriminalisasi UU ITE Menurun pada 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu-ite-menurun-pada-2021, diakses pada 3 November 2022.

Yogi Ernes, Richard Lee Menang Praperadilan, Polisi Diminta Kembalikan Barang Bukti, https://news.detik.com/berita/d-6412987/richard-lee-menang-praperadilan-polisi-diminta-kembalikan-barang-bukti, diakses 10 Januari 2022.

PUTUSAN NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN SBY

Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.