MAKNA PENGAMPUAN PERUSAHAAN DALAM HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Heny Nur  Fitria; Endang  Prasetyawati

doi:10.53363/bureau.v3i2.267

Authors

Heny Nur Fitria Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Endang Prasetyawati Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.267

Keywords:

Civil Code, Environmental Protection and Management, Forgiveness, KUHPerdata, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengampuan

Abstract

Basically, everyone can have rights and obligations, but not all people with rights and obligations are able or capable of carrying out their own rights and obligations. Even though it has been regulated in the Civil Code, the Civil Code does not explain further about civil rights that are obtained by people who are under guardianship. The nature of this PPLH law is the legal umbrella for all regulations regarding environmental law in Indonesia. The most important thing in implementing this environmental law policy is fostering strong legislation, prepared as carefully and thoroughly as possible so that there are no mistakes in carrying out environmental law policies by taking into account the elements of integration in the regulatory system, so that effectiveness can be achieved as much as possible. Environmental Protection and Management is a way of realizing and advancing the life and quality of living things. Environmental stewardship, the most important part of achieving the right to a comfortable living environment, is an ideal image of community participation. Natural resources owned by humans today are elements of the environmental order that have become a necessity for every activity carried out in human life

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahan bacaan menggunakan Mendeley Cite Style IEEE dengan bahan bacaan minimum 15 jurnal terbitan 5 ( lima ) tahun terakhir sebelum naskah ini terbit.

E. Rahmadani Dianova et al., ‘PERBUATAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN DI LUAR DIREKSI’.

G. Mussardo, ‘Subjek Hukum’, Statistical Field Theor, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.

Y. Yasminingrum, ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, vol. 15, no. 2, pp. 239–255, 2018, doi: 10.36356/hdm.v15i2.687.

‘JURNAL BANDING’, ASPEK TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, 2022.

Reza Marcelino, pp. 9–25, 2019.

Y. Sugiarti, K. Kunci, L. Tahu, and P. Lingkungan Dan Peranan Pemerintah, ‘ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP)’.

V. H. Sharfina and S. Sukananda, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)’, Justita Jurnal Hukum, vol. 3, no. 2, pp. 319–337, 2019.

M. R. Putra, ‘Tanggung Jawab Direksi Perseroan’.

A. L. Prakoso, ‘Prinsip Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Perpspektif Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, J Chem Inf Model, vol. 53, no. 9, pp. 211–222, 2019.

S. Sudaryat, ‘TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN’, Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 4, no. 2, p. 313, Mar. 2020, doi: 10.23920/jbmh.v4i2.293.

D. Hapsari, ‘TELAAH TERHADAP ESENSI SUBYEK HUKUM?: MANUSIA DAN BADAN HUKUM’.

Y. W. Oktaviani and A. V. Yulianingrum, ‘Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi’, pp. 174–188, 2022, doi: 10.38043/jah.v5i2.3739.

I. Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’, 2020.

A. Manan, ‘Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’.

Prim Haryadi, ‘Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia’, Jurnal Konstitusi, vol. 14, no. 1, pp. 124–149, 2017.