PERJANJIAN LISENSI BERUPA KONTEN YOUTUBE PADA JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF

Authors

  • Putri Wahyu Maulana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.199

Keywords:

jaminan, konten Youtube, benda, guarantees, Youtube content, objects

Abstract

At this time material becomes one of the objects that can distribute credit for a guarantee, especially material guarantees. Objects in collateral are expected to provide legal certainty in terms of giving rights and powers to banks to get repayment from the auction results of objects that are guaranteed. The world of digital platforms that are currently growing rapidly, one of which is Youtube content. In Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as Law No. 28/2014) which regulates copyright, YouTube content can be categorized as cinematographic works. One of the creative economies that can be used as collateral for debt is YouTube content. Basically, today's society pays little attention to the contents of a work which is considered to be guaranteed as all contents of Youtube content, whereas in order to guarantee YouTube content, its intellectual property rights must be registered. Institutions that can accept Youtube content as collateral are fiduciary guarantees

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antonio Ginting. 2020. ‘Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita’

darwance. 2021. ‘PELANGGARAN HAK EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN LAGU YANG TERDAFTAR OLEH KONTEN KREATOR YOUTUBE’, El-Iqthisadi?: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2.2 <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18441>

Dewa Ayu. 2021. ‘Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi’

Etty Mulyanti, Fajrina Aprilia Dwi Putri. 2018. ‘PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN’

Fathiyah S, Nurhasanah N. 2020. ‘EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN’

Fransiska Adelina. 2018. ‘CELAH HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KURATOR PADA MASA INSOLVENSI (THE LAW GAPS OF FIDUCIARY GUARANTEE EXECUTION BY CURATOR DURING THE INSOLVENTION PERIOD)’: 128

Gentur Cahyo. 2018. ‘JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Terwujud)’

Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang. 2021. ‘Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4,0’

Heriawanto B. 2019. ‘PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL’

Koto I, Faisal F. 2021. ‘Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi’

Liana P. 2021. ‘KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA (SHPTU) SEBAGAI JAMINAN UTANG (CONTOH) KASUS SHPTU PASAR TANAH ABANG BLOK B JAKARTA’

Putra, Arif. 2020. ‘ANALISIS MEKANISME PENENTUAN HARGA LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH’

Rose Panjaitan. 2018. ‘PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DILUAR HUKUM ACARA PERDATA’

Sindra S. 2020. ‘Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia’: 50

Sudiyono, Muhammad Yusuf Ibrahim. 2018. ‘Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Hak Pakai Sebagai Objek Jminan Utang’

Syafrida. 2020. ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu, Singkat, Dan Murah”’

Winarno J. 2018. ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia’

Zidna Aufima. 2020. ‘AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA’: 79

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Maulana, P. W. . (2022). PERJANJIAN LISENSI BERUPA KONTEN YOUTUBE PADA JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 529–539. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.199