PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA OLEH ANAK TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Elisabeth Adisty  Novena; Hari  Soeskandi

doi:10.53363/bureau.v2i1.148

Authors

Elisabeth Adisty Novena Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Hari Soeskandi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.148

Keywords:

drug abuse, criminal acts, disparity of verdicts, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana, disparitas putusan

Abstract

Disparitas putusan hakim dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam system peradilan pidana terpadu dan prakterk disparitas taku hanya ditermukan di Indonesia. Disparitas hukum juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan diatur dalam peundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil dalam praktek ini. Disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih kerap terjadi pada putusan pengadilan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada anak terhadap disparitas putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agung Wahjono, & Siti Rahayu. (1993). Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika.

Gadis Arivia. (2005). Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation.

Konvensi. (1998). Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak. Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 2(2).

M. Yahya Harahap. (1993). Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini.

Peter Mahmud, M. (2005). Penelitian Hukum.

Romli Atmasasmita. (1984). Problema Kenakalan Anak dan Remaja. Armico.

Siegfried L. Sporer, & Jane Goodman. (2009). Disparities in Sentencing Decisions. Social Psychology of Punishment of Crime.

Sigid Suseno, & Nella Sumika Putri. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Agus Maksum Mulyohadi. (n.d.). DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TAHUN 2009- 2013). Pengadilan Negeri Boyolali.

Andra, J. (2020). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG. Jurnal Panji Keadilan?: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 3(2). https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198

Hasibuan, M. R., Maskufa, M., & Nasution, H. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri). JOURNAL of LEGAL RESEARCH, 2(2). https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.18757

Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP DAN PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). Law Jurnal, 2(1). https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1451

Mark Osler. (2012). The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion. North Carolina Journal of Law & Technology, 14(1).

Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, & Hotnidah Nasution. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri. JOURNAL OF LEGAL RESERCH, 2(2).